Disampaikan oleh : Ir.Hasto Kristiyanto, MM
Nomor Anggota : A-375
Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om Swasti Astu
Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI,
Yang terhormat Anggota Panitia Anggaran DPR RI,
Yang kami hormati Saudara Menteri Keuangan selalu Wakil Pemerintah,
Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas yang kami hormati,
Merdeka!!!
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hari ini kita bersama dapat melaksanakan tugas konstitusi melalui pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara tahun 2009. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, bagi Fraksi PDI Perjuangan harus diabdikan sepenuhnya kepada kehendak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Karena itulah hak begrouting yang dimiliki DPR RI harus dipertanggungjawabkan. Konsekuensinya terhadap setiap rupiah pendapatan negara dan setiap rupiah belanja negara harus bisa diukur dampaknya demi terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, perkerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; terjaminnya hak rakyat untuk berproduksi dan penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Inilah rangkuman amanat konstitusi!!! Bahkan negara menjamin fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara; menjamin pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Terhadap perintah konstitusi inilah seluruh kebijakan alokasi anggaran diprioritaskan.
Dengan demikian setiap alokasi dan distribusi anggaran melekat kuat perintah konstitusi berupa keberpihakan terhadap kepentingan rakyat Indonesia, bukan melindungi kepentingan pasar finansial semata ataupun kepentingan pasar global.
Sidang yang terhormat,
Rapat Kerja Panitia Anggaran pada tanggal 24 September 2009 yang lalu menyetujui Asumsi MakroEkonomi Indonesia pada APBN 2009, namun akibat ketidakmauan Pemerintah untuk mendengarkan berbagai saran dan kritik dari berbagai pihak atas ancaman krisis finansial global, Panitia Anggaran DPR RI kembali menerima usulan perubahan asumsi makroekonomi. Masih segar dalam ingatan kita, betapa Pemerintah tidak peka atas mata rantai krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia. Betapa pemerintah terlalu mengagung-agungkan perbaikan kinerja makroekonomi oleh aliran hot money yang spekulatif dan peningkatan ekspor yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas. Kedua faktor pemoles kinerja makroekonomi tersebut juga berhasil di dalam membantu kenaikan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, apa yang terjadi sebenarnya telah lama diprediksikan sebagai dampak the accumulation of bubbles of economic.
Fraksi PDI Perjuangan, setelah melakukan penyelidikan secara seksama, termasuk mempelajari sikap-sikap kritis sebagai bentuk early warning signal, yang antara lain disampaikan oleh Tim Indonesia Bangkit, Econit, dan para pengamat ekonomi yang memiliki nasionalisme tinggi untuk melakukan koreksi atas cara berpikir dan struktur perekonomian yang sangat neoliberal, maka kami berkesimpulan bahwa Pemerintah nyata-nyata telah “menutup mata dan telingga” atas kritik. Dampaknya adalah kepanikan pemerintah dan runtuhnya kredibilitas otoritas keuangan serta membesarnya dampak krisis finansial global terhadap perekonomian Indonesia.
Sidang terhormat,
Dalam situasi ketika dana sederas air terjun niagara yang mencapai trilyunan US dollar telah digelontorkan ke pasar uang, dan ternyata pasar keuangan global tetap belum mampu membangkitkan optimisme baru, kini Pemerintah Republik Indonesia kembali mengusulkan perubahan asumsi makroekonomi yang masih sarat dengan statemen balon dan hal-hal yang tidak realistik.
Ketika kita dihadapkan pada krisis yang mengancam sendi-sendi kedaulatan negara, maka hukum tertinggi yang harus ditegakkan adalah menempatkan kepentingan nasional sebagai hukum tertinggi. Sikap ini harus didukung oleh sikap kenegarawanan dan mengembalikan dasar-dasar keputusan untuk pengabdian kepada kepentingan rakyat.
Karena itulah, menanggapi proposal yang disampaikan Pemerintah, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, krisis keuangan yang terjadi seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah untuk berpindah track dari politik ekonomi yang memuja pasar bebas, menjadi politik ekonomi yang terintegrasi dengan kedaulatan politik yang didukung oleh kapabilitas rakyat dalam berproduksi. Dengan demikian upaya untuk mendorong sektor riil melalui suku bunga yang rendah dan program-program padat karya di pedesaan jauh lebih penting daripada buy back atas saham BUMN.
Kedua, dalam perspektif keberdikarian di bidang politik, saatnya memelopori politik anggaran yang berorientasi pada terwujudnya APBN berimbang atau APBN surplus meskipun hanya Rp. 1,-. Hal ini sebagai koreksi atas ketergantungan pembiayaan defisit APBN pada pasar uang global yang telah menempatkan Indonesia pada jebakan utang global. Pasar keuangan terbukti gagal mengatur dirinya sendiri (self market regulation) dan sekarang justru meminta intervensi pemerintah.
Ketiga, bahwa perubahan asumsi makro harus disertai komitmen terjadinya perubahan secara progresif atas alokasi anggaran. Fraksi PDI Perjuangan menempatkan kebijakan alokasi dan distribusi anggaran sebagai refleksi dari seluruh kritik idiologi. Kemana anggaran itu didistribusikan, dasar-dasar apa yang dipakai dalam pendistribusiannya, apa rasionalitas dalam menyusun prioritas, harus merupakan implementasi nyata dari perintah konstitusi. Ada kecenderungan bahwa struktur sebagian besar APBN kita didedikasikan untuk melayani pasar uang dan hanya sedikit didedikasikan untuk melayani rakyat. Dasar yang paling penting dalam proses alokasi anggaran adalah tanggung jawab pada kepentingan publik. Karena itulah Fraksi PDI Perjuangan hanya akan membahas alokasi dan distribusi anggaran apabila terkait secara langsung dengan pelaksanaan fungsi dasar negara yang tidak bisa dikomersialkan; peningkatan pelayanan publik; penyelesaian persoalan pokok perekonomian yaitu pengangguran, kemiskinan dan ketidakadilan atas pengggunaan dan distribusi sumber daya ekonomi; serta peningkatan keberlangsungan anggaran dengan mendorong investasi dan kemampuan rakyat dalam berproduksi.
Keempat, atas dasar usulan perubahan asumsi makroekonomi, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa lebih baik kita menyampaikan gambaran yang lebih kredible, yang lebih realistik meski terasa pahit dan jauh dari “politik balon”, daripada usulan yang terlalu optimistis namun rapuh ditingkat implementasi. Karena itulah pertumbuhan ekonomi dikisaran 4,5 % sd 5%, inflasi (yoy) 8%, nilai tukar Rp. 9.700,-/1US $; anggaran berimbang atau no defisit, BI Rate 8%, dan asumsi harga minyak US $ 60-70/barrel adalah gambaran yang lebih realistik. Fraksi Perjuangan menolak rencana pemerintah untuk kembali mengajukan penambahan bantuan pinjaman Luar Negeri melalui IMF dan Bank Dunia, sebesar Rp.21,9 trilyun sehingga pinjaman Luar Negeri tahun 2009 menjadi Rp.71,4 trilyun.
Kelima, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar usulan perubahan asumsi makroekonomi dan komitmen perubahan alokasi anggaran yang lebih mendorong pergerakan sektor riil guna mendorong penciptaan lapangan kerja bagi rakyat harus menjadi satu kesatuan usulan kebijakan. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah optimalisasi atas penerimaan dan peningkatan efektivitas belanja. Artinya di beberapa jajaran kementrian/ lembaga, terdapat beberapa anggaran yang harus dipangkas hingga 15 sd 20% khususnya anggaran yang tidak terkait langsung dengan program penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Sebaliknya beberapa pos anggaran kementrian seperti Departemen Pertanian, Perindustrian, Pekerjaan umum terkait dengan perbaikan infrastruktur di pedesaan, koperasi, justru harus ditingkatkan alokasinya untuk menjadi stimulus pergerakan sektor riil dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar.
Dengan demikian menghadapi krisis tersebut, yang justru harus kita persiapkan adalah tanggungjawab kerakyatan yang semakin besar. Bukan tanggung jawab kita untuk menanggung resiko pasar uang melalui instrumen pasar saham dan obligasi yang nyata-nyata lebih dari 65% dikuasai oleh asing.
Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka demi tanggung jawab yang lebih besar terhadap rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dan kekuasaan politik tertinggi, Fraksi PDI Perjuangan menyiapkan diri untuk mengambil langkah tegas untuk menolak asumsi makroekonomi yang terlalu optimistis, penolakan terhadap upaya untuk kembali meningkatkan ketergantungan utang dengan IMF dan Bank Dunia serta penolakan terhadap pembelaan yang berlebihan atas kegagalan pasar keuangan dunia. Inilah momentum politik untuk membalikkan politik anggaran yang mengabdi kepada rakyat bukan pada kepentingan rezim kapitalisme global. Inilah momentum politik untuk merancang kembali kedaulatan di bidang politik dan keberdikarian di bidang ekonomi. Saatnya daya tahan rakyat untuk menghadapi krisis ekonomi lebih kita perkuat daripada mempersiapkan recovery risk bagi pemain bursa saham yang sangat spekulatif. Karena itulah Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan tidak akan mengambil keuntungan sedikitpun dari APBN 2009 untuk Pemilu 2009. Tidak ada “suap politik” melalui APBN yang ditampilkan sebagai election budget dengan mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi oleh APBN yang ofensif namun melalui utang luar negeri. Sikap ini sekaligus sebagai koreksi atas realitas begitu banyak transaksi kapital yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat ini bersama dengan jajaran pemerintah d
an pebisnis lainnya.
Demikian pandangan Fraksi PDI Perjuangan atas usulan pemerintah. Semoga menjadi dasar pertimbangan bagi kita semua di dalam merancang APBN yang sepenuhnya mengabdi pada rakyat melalui ketaatan pada konstitusi.
Wassalamualaikum Warahmatulllahiwabarakatuh,
Om santi, santi, santi Om.
Merdeka.!!!
PIMPINAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DPR RI
PANITIA ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ttd. Ttd.
Ketua Sekretaris
I.Emir Moeis Theodorus J.Koekerits
A-399 A-373
Posting Komentar