Bupati Lamongan pastikan akan ada kenaikan besaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) mendatang. Kepastian tersebut disampaikan saat menerima 33 anggota Forum Komunikasi Perangkat desa (FKPD) Lamongan di Ruang Sasana Nayaka Kantor Pemkab setempat, Jum'at (20/2).
Kepastian tersebeut disampaikan Masfuk seusai mendengarkan uneg-uneg yang disampaikan FKPD sebelumnya. Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Bupati Tsalits Fahami, Sekkab Fadeli, Asisten Pemerintahan Agus Sugiarto dan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Djonot Subagijo bersama Kepala Bapemas Abdul Wahib serta Kepla Bakesbangpol dan Linmas Imam Trisno Edy.
Nursalim, Ketua FKPD dalam pertemuan yang berlangsung cair itu menyampaikan, pertemuan ini merupakan bagian dari keputusan tim 9 yang dibentuk di Waduk Gondang beberapa waktu lalu. Tim ini beranggotakan tiga orang unsur Kades, Tiga orang unsur Sekdes dan tiga orang unsur perangkat desa.
Beberapa tuntutan lain dari FPKD adalah meminta kenaikan besaran alokasi dana desa (ADD) agar disesuaikan dengan PP no 72 tahun 2005 tentang desa yang mengamantkan agar ADD besarnya minimal 10 persen dari besar dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini seperti disampaikan H Hartono, perangkat desa dari Sambeng. Selain itu, dia juga menuntut agar alokasi pupuk untuk ditingkatkan. Kemudian dia juga meminta agar besaran TPAPD minimal sama dengan UMR. Serta adanya penghitungan tersendiri untuk perangkat desa yang tidak memiliki tanah ganjaran.
Demikian pula dengan H Adekan, Kasun dari Bangsri/Turi. Dia menyampaikan ada aspirasi perangkat desa yang tidak tersampaikan saat Forum Komunikasi Kades melakukan pertemuan serupa dengan Bupati Lamongan Januari silam. Yakni tidak adanya kepastian nominal besaran kenaikan TPAPD. Meski demikian, untuk persoalan pupuk, dia mengakui memang sudah ada perbaikan. "Sekarang jadwal dan realisasi untuk tiap desa sudah jelas. Walau memang realisasi untuk petani dirasa masih kurang. Untuk tunjangan perangkat desa, harusnya didasarkan juga pada lama dia menjabat. Sehingga bisa lebih memberi rasa keadilan, " kata dia. Hal senada disampaikan Abdul Hamid dan Abdul Manan Fanani.
Menanggapi itu, Masfuk sampaikan, bahwa besaran TPAPD pasti akan dinaikkan. Namun untuk berapa besaran kenaikannya, menurut dia, hal itu tidak bisa serta merta dilakukan. Karena hal itu bukan hanya kewenangan bupati saja, melainkan juga harus melibatkan lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam pembahasan Perubahan APBD 2009 mendatang. "Karena itu saya minta, satukan usulan besarannya bersama Kades. Silahkan disampaikan nanti berapa usulannya. Kades dan perangkat desa adalah satu kesatuan untukm pembangunan masyarakat desa, " tutur dia. Terkait pupu, selain karena antara alokasi dan kebutuhan tidak sebanding, semua kebijakan perpupukan adalah kebijakan pemerintah pusat.
Mengenai ADD, secara teknis dijelaskan oleh Kabag Pemerintahan Desa Setda Lamongan Bambang Purnomo bahwa besaran ADD sekarang 10,63 persen dari dari besaran dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dijelaskannya, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Lamongan sebesar Rp 748 milyar. Dikurangi untuk belanja pegawai sebesar Rp 481 milyar sehingga tersisa sejumlah Rp 256 milyar.
"Sepuluh persen dari Rp 256 milyar itu adalah Rp 25 milyar. Sementara besaran ADD saat ini sejumlah Rp 27 milyar atau 10,63 persen. Besaran ADD ini belum termasuk tunjangan untuk BPD sebesar Rp 1, 2 milyar dan dana rehab kantor desa sebesar Rp 2,183 milyar. Belum lagi dana pembangunan jalan poros desa yang mencapai Rp 30 milyar. Sementara untuk TPAPD sendiri anggarannya mencapai Rp 10,322 milyar, " jelas dia. Saat ini perangkat desa memperoleh tunjangan sebesar Rp 200 ribu perbulan, sementara anggota BPD menerima tunjangan Rp 300 ribu setiap tahunnya.
Posting Komentar