Jelang Akhir Masa Jabata, Bupati Tilik Desa

Bupati Lamongan Masfuk gunakan sisa masa jabatannya ini untuk melihat langsung kondisi masyarakat Lamongan, terutama di pedesaan. Lewat program tilik desa, Masfuk akan meninjau realitas beberapa program pembangunan yang dibiayai pemerintah dan sekaligus melakukan peresmian pembangunan di sejumlah lokasi.
Bersama Sekkab Fadeli dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Masfuk pada Selasa (18/3) tilik desa di tiga lokasi. Yakni peresmian Balai Desa di Desa Gumingrejo/Tikung, peresmian pemanfaatan gedung SDN Dermolemahbang Desa Dermolemahbang/Sarirejo dan peresmian pemanfaatan fasilitas Ruang Rawat Inap Puskesmas di Kecamatan Kembangbahu.

Pada kesempatan itu Masfuk juga secara simbolis serahkan program Alokasi Dana Desa (ADD), program pembangunan jalan poros desa dan bantuan alt kesehatan untuk puskesmas. Plafon ADD Lamongan tahun ini sebesar Rp 27,328 milyar. Alokasi ini sama dengan dana ADD tahun lalu. Sementara untuk pembangunan jalan poros desa, tahun ini plafon dananya mencapai Rp 10,4 milyar, naik dari dana pembangunan jalan poros desa tahun 2008 lalu yang sebesar Rp 6, 7 milyar. Dana tahun 2009 ini termasuk untuk pembangunan enam jembatan desa.

Di Balai Desa Gumingrejo, kepada sejumlah masyarakat yang hadir dalam persmian itu Masfuk sampaikan pesannya agar kepala desa segera laksanakan amanat dalam ADD terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena menurutnya, akses jalan adalah faktor infrastruktur penting untuk mempercepat arus perekonomian di desa. Dia juga meminta agar orang tua tidak ragu-ragun untuk menyekolahkan anaknya meski kondisi perekonomiannya agak sulit.

”Hanya dengan pendidikanlah kita dapat merubah nasib. Pendidikan adalah cahaya. Bapak dan Ibu sekalian tidak akan menyesal dengan menyekolahkan anak-anak, tidak ada ruginya. Jika terkendala biaya, titipkan ke Pemda (Lamongan). Karena Pemda punya program memberi beasiswa hingga lulus bagi siswa tidak mampu tapi pandai. Tahun ini putra Lamongan yang mendapat program beasiswa sudah hampir mencapai seribu orang, ” ungkap dia.

Pembagian ADD ini selain menggunakan asas pemerataan atau alokasi dana desa minimal (ADDM), juga tidak meninggalkan asas keadilan atau alokasi dana desa proporsional (ADDP). Penghitungan ini didasarkan pada nilai bobot desa, jumlah desa yang dimiliki dan jumlah dusunnya.

Untuk desa kelas I, akan mendapat ADD sebesar Rp 51,5 juta. Sementara untuk desa dengan kelas II dan III masing-masing akan mendapat ADD sebesar Rp 46, 5 juta dan Rp 41, 5 juta. Sementara untuk bantuan dusun (Bansun) nominalnya sama untuk semua dusun yakni Rp 5,5 juta setiap dusunnya. Dari data Badan Pemberdayaan Masyarakat Lamongan, sampai dengan 17 Maret 2009, pencairan ADD termin I sudah mencapai Rp 13.111.000.000 atau yang belum cair sejumlah Rp 14.217.000.000. sementara dari 462 desa di Lamongan, 441 desa diantaranya sudah cairkan ADD sehingga tinggal 21 desa yang belum mencairkan.